Kitab undang-undang hukum perdata pdf


 

ence—the dark night of the soul, the call for help, the responding voice, the.. clashes with any other item, Rumi wa KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM. nvrehs.info Deniz Arshavin hasn't uploaded this paper. Let Deniz know you want this paper to be uploaded. Request PDF. READ PAPER. Download pdf. Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgelijk wetboek: dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang Download as PDF.

Author:JAMEL DETTORRE
Language:English, Spanish, Indonesian
Country:Australia
Genre:Art
Pages:418
Published (Last):30.07.2016
ISBN:435-4-76919-718-6
Distribution:Free* [*Register to download]
Uploaded by: CONSUELA

74880 downloads 179983 Views 34.49MB PDF Size Report


Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pdf

BAHASA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA The data are: words, clauses, and sentences in KUH Perdata as found in Subekti and Tjirosudibyo in Then, the data is Additional Information: application/pdf. HIBAH MENURUT PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF. EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN MIHpdf.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Better Work ; penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal huruf I, m, n, Bandung, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Latar Belakang Indonesia sebagai Negara Oleh karena hukum waris ini masuk sebagai bagian dari hukum benda, Dalam modul

Karena warisan tidak lagi dibagi-bagi secara merata, maka sebagai gantinya, putra-putra raja dari wangsa Capet selain putra tertua dianugerahi apanase , yakni daerah kekuasaan feodal di bawah suzeranitas raja.

Indonesian Law and Regulations

Hukum feodal memperbolehkan pewarisan pertuanan kepada anak perempuan jika tidak ada anak lelaki. Aturan ini juga diterapkan pada apanase-apanase terdahulu. Mengenai apakah hukum feodal ini juga diterapkan dalam pewarisan takhta Kerajaan Prancis, tak seorang pun yang tahu sampai dengan tahun Tata suksesi pada [ sunting sunting sumber ] Selama jangka waktu yang benar-benar panjang, semenjak berkuasanya wangsa Capet pada sampai dengan mangkatnya Raja Louis X pada , putra tertua yang masih hidup dari Raja Prancis akan naik takhta menjadi raja baru bilamana ayahnya mangkat.

Selama waktu itu pula tidak pernah muncul kesempatan untuk menunjukkan apakah kaum perempuan ikut diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai ahli waris takhta. Raja Louis X mangkat tanpa meninggalkan seorang putra, namun permaisurinya sedang mengandung. Adik mendiang raja, yakni Philippe, Bupati Poitiers , memerintah sebagai wali.

Philippe mengikat perjanjian dengan Eudes IV, Adipati Bourgogne , paman dari Putri Jeanne putri Raja Louis X dari permaisuri pertama , bahwa jika permaisuri kelak melahirkan seorang putra, maka sang putra akan segera dinobatkan menjadi Raja Prancis berikutnya, sementara jika ternyata seorang putri, maka Philippe akan terus memerintah selaku wali sampai putri-putri mendiang Louis X cukup umur untuk memerintah sendiri.

Dengan demikian, terbukti bahwa anak perempuan berkesempatan untuk menjadi ahli waris takhta Kerajaan Prancis. Kerajaan Prancis sempat merasa lega ketika permaisuri akhirnya melahirkan seorang putra, yakni Jean I.

Indonesian - Digital Paul Scholten Project

Akan tetapi Jean hanya bertahan hidup selama beberapa hari. Philippe, yang melihat ada peluang bagi dirinya untuk menjadi raja, mengingkari janjinya pada Adipati Bourgogne dan mengatur agar dirinya diurapi menjadi Raja Philippe V di Reims pada bulan Januari Putri Agnes , anak perempuan Santo Louis, ibu Adipati Bourgogne, dan nenek dari Putri Jeanne, memperkarakan tindakan ini sebagai penyerobotan takhta, dan menuntut agar wakil-wakil dari segenap lapisan kawula Prancis bersidang demi menuntaskan perkara ini.

Gugatan Putri Agnes diterima oleh Raja Philippe.

Raja Philippe meminta sidang majelis untuk menyusun argumen yang mengesahkan hak warisnya atas takhta Kerajaan Prancis. Sidang majelis memutuskan bahwa "kaum perempuan tidak boleh mewarisi takhta Kerajaan Prancis", dan dengan demikian membenarkan tindakan Raja Philippe sekaligus memustahilkan kaum perempuan menduduki takhta Kerajaan Prancis.

Keputusan ini terus berlaku sampai monarki Prancis ditumbangkan. Kala itu, Hukum Sali belum dijadikan dasar: argumen-argumen yang diajukan sebagai pembenaran terhadap tindakan Philippe ini hanya didasarkan atas kedekatan Philippe dengan Santo Louis.

Raja Philippe didukung oleh kaum bangsawan dan memiliki sumber-sumber daya yang dapat dimanfaatkan demi mewujudkan ambisi-ambisinya.

Tata suksesi pada [ sunting sunting sumber ] Raja Philippe pun mangkat tanpa meninggalkan putra, dan digantikan oleh saudaranya yang naik takhta menjadi Raja Charles IV tanpa tentangan. Raja Charles juga mangkat tanpa meninggalkan putra, namun juga meninggalkan permaisurinya dalam keadaan mengandung. Situasi ini menimbulkan krisis suksesi, sama seperti yang pernah terjadi pada , sehingga kaum bangsawan mulai bersiap sedia, baik untuk memilih dan mengangkat seorang wali, maupun untuk memanfaatkan peluang menjadi penguasa berikutnya.

Print Version

Pada saat itu, sudah dimaklumi bahwasanya kaum perempuan tidak dapat mewarisi takhta kerajaan Prancis meskipun belum ditetapkan secara tertulis. Permaisuri mendiang Raja Charles IV melahirkan seorang anak perempuan.

Prancis menolak klaim ini, dengan alasan bahwa "kaum perempuan tidak dapat mewariskan hak yang tidak dimilikinya", yakni penjabaran dari asas suksesi yang ditetapkan pada Philippe menjadi raja tanpa tentangan yang serius sampai ia berusaha merebut Gascogne pada , sehingga memancing Raja Edward III untuk memaksa Prancis mengakui hak warisnya atas takhta Kerajaan Prancis. Kemunculan Hukum Sali[ sunting sunting sumber ] Sejauh yang dapat dipastikan, Hukum Sali tidak secara eksplisit disebutkan pada maupun pada Hukum Sali telah terlupakan pada zaman feodal, dan penegasan bahwasanya takhta Kerajaan Prancis hanya boleh diwariskan kepada dan melalui garis nasab laki-laki menjadikannya unik dalam pandangan orang Prancis.

Di kemudian hari, para hakim mengangkat kembali Hukum Sali yang sudah lama tak digunakan dan menafsir ulang isi hukum ini untuk membenarkan praktik suksesi yang terjadi pada dan dengan tidak saja melarang pewarisan kepada perempuan tetapi juga melarang pewarisan melalui garis nasab perempuan In terram Salicam mulieres ne succedant.

Dengan demikian pada mulanya penerapan asas agnatis terbatas untuk suksesi jabatan penguasa Kerajaan Prancis. Sebelum wangsa Valois berkuasa, raja-raja wangsa Capet menganugerahkan apanase kepada semua putra selain putra tertua dan kepada semua adik laki-laki.

Apanase-apanase milik para pangeran wangsa Capet ini kelak dapat diwariskan kepada anak cucu mereka, laki-laki maupun perempuan. Pada zaman wangsa Valois, apanase-apanase yang dianugerahkan kepada para pangeran ini, selaras dengan hukum suksesi monarki yang memberikan anugerah, hanya boleh diwariskan kepada keturunan laki-laki saja.

Cabang nasab wangsa Capet lainnya, yakni garis nasab Montfort dari Bretagne , mengklaim sebagai ahli waris yang sah atas jabatan penguasa Kadipaten Bretagne menurut garis nasab laki-laki. Klaim mereka ini didukung oleh Raja Inggris, sementara seteru-seteru mereka yang mengklaim sebagai ahli waris yang sah menurut garis nasab perempuan di Bretagne didukung oleh Raja Prancis. Keluarga Montfort pada akhirnya berjaya menjadi penguasa Kadipaten Bretagne melalui perang, tetapi harus tunduk di bawah suzeranitas Raja Prancis.

Hukum Sali sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatur segala macam tindakan pewarisan. Sebagai contoh, larangan pewarisan kepada anak perempuan tidak diterapkan dalam pewarisan harta bergerak — hanya tanah saja yang dianggap sebagai "harta pusaka orang Sali" — bahwa definisi legal dari "tanah Sali" pun masih diperdebatkan, sekalipun pada umumnya diartikan sebagai tanah-tanah fiscus kerajaan tanah pertuanan pribadi raja.

Beratus-ratus tahun kemudian, pada masa pemerintahan raja-raja dari wangsa Capet di Prancis dan rekan-rekan sejawat mereka di Inggris yang memiliki tanah di Prancis, barulah Hukum Sali dijadikan dasar untuk mengukuhkan atau menentang suksesi. Kala itu Hukum Sali sudah menjadi sesuatu yang dianggap anakronistik — sudah tidak ada lagi tanah-tanah pusaka Sali, karena monarki Sali berikut tanah-tanah kekuasaannya mula-mula muncul di daerah yang sekarang menjadi wilayah negara Belanda.

kitab undang-undang hukum perdata benda pdf

Penolakan ini merupakan pemicu pertempuran Agincourt. Sesungguhnya konflik antara Hukum Sali dan hukum Inggrislah yang menjadi penyebab dari banyaknya klaim yang tumpang tindih antara pihak Prancis dan pihak Inggris atas takhta Kerajaan Prancis. Para kaki tangan Raja Felipe diperintahkan untuk "pandai-pandai menciptakan kesan" bahwa Hukum Sali hanyalah "karangan belaka". Akan tetapi andaikata "Hukum Sali" memang tidak diterapkan dalam tata suksesi Kerajaan Prancis, asas suksesi agnatis telah menjadi batu sendi dari tata suksesi Kerajaan Prancis; asas ini telah dipertahankan oleh Kerajaan Prancis dalam Perang Seratus Tahun melawan Inggris, dan telah diterapkan untuk menentukan orang-orang yang layak menjadi Raja Prancis selama lebih dua abad.

Pengakuan kesahihan status raja dari Henry IV , Raja Prancis yang pertama dari wangsa Bourbons, semakin memperkukuh penerapan asas agnatis di Prancis. Penerapan Hukum Sali di negara-negara Eropa lainnya[ sunting sunting sumber ] Dalam sejarah Eropa, pernah timbul sejumlah konflik bersenjata akibat penerapan maupun pelanggaran Hukum Sali. Perang Karlis berkobar di Spanyol sebagai akibat dari silang sengketa seputar kelayakan seorang ahli waris perempuan untuk menduduki takhta kerajaan.

Adipati Utama Karl VI mewarisi jabatan penguasa Austria sebagai akibat dari penerapan Hukum Sali yang menafikan hak waris dari putri-putri abangnya, namun ia justru berusaha untuk mewariskan jabatannya itu kepada putri kandungnya, Maria Theresia. Pewarisan jabatan Adipati Utama Austria dari ayah kepada anak perempuan ini merupakan salah satu contoh penerapan hukum semi-Sali. Buku Kesatu KUH Perdata. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan- aturan yang bersifat memaksa, yaitu.

Gunadi Kata Kunci : pendekatan ras, kewarganegaraan, hukum perdata BAB 1. Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk Perdata KUHPerdata , memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya. Burgerlijk Wetboek - hukumonline.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Bab I - Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan 2.

Bab II - Tentang akta-akta catatan sipil 3. Bab III - Tentang tempat tinggal atau domisili 4. Bab IV - Tentang perkawinan 5. Documents Similar To Hukum Perdata.

Kekosongan Hukum. Buku Ajar Hukum Perdata. Tri Aji Aribowo. Please click button to get kitab undang undang hukum perdata book now. KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia.

Related Posts:


Copyright © 2019 nvrehs.info.
DMCA |Contact Us